Generasi Z, atau juga dikenal dengan Gen Z, adalah generasi yang lahir antara 1996 sampai 2012. Mereka biasa diidentifikasikan dengan generasi yang suka hiburan, karang hanya peduli dengan diri sendiri, dan juga tidak begitu mempedulikan mengenai isu-isu terkini.

Faktanya, berdasarkan dengan hasil dari analistik Maverick Indonesia, survey yang mereka lakukan menyatakan kalau Gen Z di Indonesia sudah terbukti tidak seperti stereotip yang selama ini mengacu kepada mereka sejauh ini.

Penelitian ini mensurvei kalau 722 responden antara usia 18 dan 24 di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogtakarta. Mereka menemukan kalau film dan serial TV adalah kategori berita yang paling sering mereka cari dengan persentasi 31%. Sedangkan untuk politik dan perkembangan sosial ada di urutan kedua dengan total persentase 24%.

Dua kategori ini adlaah topik yang paling menonjol dibandingkan dengan topik lain di antara kategori berita, seperti selebritas, travel, olahraga, dan musik. Itulah yang dikatakna oleh Direktur dari Analytics & Insights Maverick Indonesia, Felicia Nugroho.

Yang menarik adalah para perempuanlah yang lebih tertarik pada berita mengenai politik dibandingkan dengan pria. Untuk wanita sebesar 52% dan untuk pria sebesar 48%.

Survei ini dilakukan oleh mahasiswa semester akhir dari Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran yang merupakan peraih beasiswa Maverick Analytics Fellow, di bawah bimbingan dari Felicia.

Sebagai tambahan, 87% Gen Z juga lebi memilih untuk membaca berita dari media sosial, sedangkan 22% lainnya lebih memilih membaca berita dari portal berita. Untuk agregator berita seperti Line Today atau Babe, hanya 13 persen dan hanya 1 persen responden yang mengatakan kalau mereka membaca dari media cetak.

Survei ini juga menunjukkan kalau Gen Z lebih memilih naratif dengan gambar serta teks yang pendek, di mana ini menjelaskan kenapa portal berita di media sosial seperti Folkative dan USSFeeds lebih populer. Preferensi ini juga menempatkan Instagram sebagai platform yang paling populer sebesar 45% untuk berita di kalangan Gen Z.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan ketertarikan responden di Twitter sebagai sumber berita. Twitter berada di posisi kedua sebagai portal berita, bahkan melewati Youtube yang hanya sebesar 10% sebagai sumber berita.

Penemuan mengejutkan lainnya dari survey ini adalah TikTok, menjadi salah satu platform pilihan Gen Z di urutan keempat dengan sebesar 11%.

Responden mengatakan mereka memilih Instagram karena kontennya yang memanjakan mata, Twotter karena ini membuat mereka bisa mengikuti berita berdasarkan hal yang trending dan membuat mereka bisa ikut membahas mengenai masalah tersebut.

Survei ini juga mengonfirmasi kalau trend dari generasi muda Indonesia untuk membaca berita dari sumber yang mereka sukai.

Aliansi Mahasiswa Indonesia mengungkapkan kalau demonstrasi besar-besaran siap untuk dilakukan oleh para mahasiswa kalau Presiden Joko Widodo tidak memenuhi tuntutan mereka.

Hal ini diungkapkan oleh perwakilan dari Koordinator AMI Bogor, Ruben Bentiyan, di mana ia mengatakan kalau mahasiswa sudah siap untuk mengepung Istana kalau Jokowi tidak kunjung membuat pernyataan resmi mengenai penolakan perpanjangan dari presiden 3 periode.

“Kami dari AMI meminta Jokowi mengeluarkan pernyataan resminya untuk menolak,” kata Ruben kepada wartawan, Senin (4/4/2022).

Ia juga menyebutkan kalau ribuan mahasiswa sudah siap untuk turun ke jalanan serentak di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan demi menolak penundaan pemilu atau masa jabatan selama 3 periode.

AMI sendiri diwakili oleh Benny, mengatakan kalau mereka sudah melakukan aksi dikawasan sekitar Istana Negara. Tapi mereka sudah siap untuk melakukan aksi yang lebih besar untuk bisa menyelamatkan negara dari masalah bahaya inkostitusional.

“Kami bergerak bersama untuk menyelamatkan Negara dari bahaya inkonstitusional,” tegas Ruben.

Sampai saat ini, mereka masih menunggu pernyataan dari Presiden Joko Widodo untuk membuat pernyataan mengenai penolakan wacana penundaan pemilu atau pun perpanjangan masa jabatan presiden.

Pihak AMI mengatakan kalau penolakan dari penundaan pemilu dan juga perpanjangan dari masa jabatan presiden haruslah disikapi langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ini merupakan bentuk dari bukti nyata kepala negara yang tidak akan melawan konstitusi.

“Jika tidak, mahasiswa mengancam akan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar,” lanjutnya.

Hal yang tidak jauh berbeda dilakukan juga oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI. Untuk menuntut jawaban dari pemerintah, mereka juga akan melakukan aksi demonstrasi secara serentak.

Mereka juga secara terbuka mengajak mahasiswa untuk melakukan aksi kolektif di tanggal 11 April 2022, di mana ada 6 tuntutan kepada presiden Joko Widodo. Berikut ini tuntutannya:

1. Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Mahasiswa mendesak Jokowi untuk memberikan pernyataan menolak terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. Hal itu karena sangat jelas menghianati konstitusi negara.

2. Tunda Pembangunan IKN Nusantara

Mahasiswa menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda, lalu mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah.

3. Menstabilkan Harga Bahan Pokok

Mahasiswa mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga menuntut Jokowi menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.

4. Usut Mafia Minyak Goreng

Mahasiswa meminta Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng. Mereka juga meminta Jokowi mengevaluasi kinerja menteri terkait.

5. Selesaikan Konflik Agraria

Mahasiswa turut meminta Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

6. Tuntut Tuntaskan Janji Kampanye

Terakhir, mahasiswa menuntut Presiden Jokowi untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan Janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

Tahun 2022 ini dinilai oleh Sufiyanto yang merupakan Direktur Republic Intitute, menjadi tahun pengenalan tokoh-tokoh yang terdapat potensi yntuk maju di pemilahan Presiden 2024.

“Tahun pengenalan bagi mereka dan targetnya meraih popularitas tinggi,” ujarnya. 

Saat ini semakin banyak tokoh politik yang memiliki potensi untuk maju mencalonkan diri sebagai calon presiden dengan memajang gambar-gambar ataupun baliho yang tersebar pada sejumlah daerah di Tanah Air. Sebut saja seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil.

Bahkan Ridwan Kamil bukan hanya sekedar memasang baliho-balihonya di beberapa wilayah, namun ia juga melakukan kunjungan ke Jawa Timur dan diyakini sebagai kampanye.

Sufiyanto menilai kalau langkah yang dilakukan oleh Ridwan Kamil adalah langkah yang wajar, ini karena Jawa Timur dinilai sebagai daerah yang strategis untuk mendapatkan suara pemilih bagi Ridwan Kamil

Bukan itu saja, di Jawa Timur dinamika politik semakin terasa dan berkembang dengan kuat. Bahkan tidak sedikit tokoh politik yang mencoba untuk mencalonkan diri.

“Pengenalan identitas yang khas bisa menjadi modal kuat,” ucapnya.

Ada pula pendapat dari Suko Widodo, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, menilai kalau Ridwan Kamil melakukan marketing politic, hal ini karena dirinya mempromosikan diri sebagai sosok yang mengajak Indonesia untuk bisa menjadi negara juara. Ia juga menganggap kalau ini adalah hal yang wajar.

“Tujuannya tentu untuk pengenalan dan menarik perhatian atau simpati masyarakat,” kata Sukowi, sapaan akrabnya.

“Pak Ganjar, Pak Anies dan Pak RK beberapa kali datang. Tak hanya berupaya memperebutkan suara, tapi di Jatim juga belum muncul tokoh yang menonjolkan diri sebagai peserta kontestasi politik pada Pemilihan Presiden 2024,” tuturnya.

Ngasiman Djoyonegoro yang merupakan pengamat intelijen mengatakan kalau Indonesia saat ini perlu untuk memperkuat intelijen digital agar bisa melakukan antisipasi persaingan antara partai dan juga suhu politik yang saat ini semakin memanas.

“Meskipun tidak ada pilkada sepanjang tahun ini, ada sejumlah hal yang patut diwaspadai,” kata Simon.

Ada banyak hal yang perlu menjadi perhatian serius di tengah panasnya politik saat ini, salah satunya adalah mulai digodoknya politik populisme dari para pendukung.

Penguatan intelijen juga dirasa penting untuk bisa semakin memperkuat transformasi digital dan juga ancamannya di Indonesia yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19.

“Pencurian data pribadi, rekrutmen terorisme secara daring, hingga penyerangan siber yang akan makin intensif dan meluas spektrumnya pada tahun 2022,” ucapnya.

Simon juga memiliki pandangan kalau penguatan ini bisa menjaga integritas nasional. Ada beberapa lembaga global dan juga nasional yang melaporkan kalau ada peningkatan ketimpangan sosial selama pandemi beralngsung. Ini pun mencerminkan polarisasi tingkat ekonomi yang ada di masyarakat.

“Dikhawatirkan situasi ini akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belah bangsa Indonesia,” tutur Simon.

“Antisipasi serangan terhadap pertahanan negara di dunia siber akan menjadi tren ke depan. Aktor-aktor negara dan nonnegara berlomba-lomba untuk melakukan serangan demi mengumpulkan uang untuk mendukung operasi mereka, bisa terorisme, senjata pemusnah massal, atau peperangan,” kata Simon.

St Burhanuddin yang merupakan Jaksa Agung mengungkapkan mengenai kasus satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur. Di mana ia mengatakan kalau proyek tersebut dalam waktu dekat akan masuk ke dalam penyidikan.

Proyek satelit komunikasi pertahanan di Kementrian Pertahanan (Kemenhan) itu saat ini sudah hampir mengerucut dan dalam waktu dekat diharapkan bisa naik ke penyidikan.

“Kami sudah melakukan penelitian dan pendalaman atas kasus ini, dan sekarang sudah hampir mengerucut. Insya Allah dalam waktu dekat perkara ini naik ke penyidikan,” ucapnya di dalam sebuah konferensi yang diadakan pada Kantor Kemenko Polhukam (13/1/2022).

Penyelidikan dari kasus pengadaannya ini dilaksanakan di tahun 2015 dan sudah dilakukan dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun, dari hasil penyelidikan ia mengungkapkan kalau Jaksa Agung sudah mengantongi bukti yang kuat untuk bisa meningkatkan dari status hukum perkara ini.

“Insya Allah dalam satu dua hari kami akan tindaklanjuti ini dan memang dari hasil penyelidikan cukup bukti untuk kami tingkatkan ke penyidikan,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin meski demikian masih belum bisa memberitahukan siapa saja yang ikut terlibat di dalam persoalam proyek pengadaan satelit ini. Mereka masih dalam tahap pendalaman, yang di mana masih belum bisa ditentukan dalam waktu dekat. Tetapi ia juga mengatakan kalau sudah ada pendalaman dalam kerugian yang dialami.

“Ini masih masi pendalaman, artinya kami belum menentukan, penyidikan baru akan ditentukan sehari dua hari ini ya,” ungkap Burhanuddin.

“Pasti kerugian-kerugian sudah dilakukan pendalaman tetapi nanti finalnya ada di BPK dan BPKP,” sambung dia.

Masalh ini diawali saat Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo memenuhi permintaan dari Kemenhan untuk bisa mendapatkan hak dari pengelolaan slot orbit 123 derajat Bujur Timur untuk bisa membangun Satkomhan.

Setelah itu Kemenhan pun membuat kontrak sewa dari Satelit Artemis yang dimoliki oleh Avanti Communication Limited di tanggal 6 Desember 2015. Kontrak ini dilakukan meskipun penggunaan dari slot Orbit 123 derajat Bujur Timur akan baru diterbitkan pada 29 Januari 2016.

Tteapi pihak Kemenhan di tanggal 25 Juni 2018 kembali mengembalikan hak pengelolaan slot Orbit derajat BT ke Kemenkominfo. Kala melakukan kontrak bersama dengan Avanti sebelumnya, ternyata belum ada anggaran yang dimiliki oleh Kemenhan untuk keperluan itu.

Untuk bisa membangun Satkomhan, mereka tentunya juga harus melakukan penandatanganan kontrak bersama dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu 2015-2016, yang kala itu belum ada anggarannya di tahun 2015.

Meskipun di tahun 2016 sudah ada anggarannya, tetapi ada self blocking yang dilakukan oleh Kemenhan. Permasalahan ini pun membuat Avanti melakukan gugatan di London Court of Internasional Arbitration karena Kemenhan tidak membayar sewa dari satelit yang sudah ditandatangi pada kontrak.

Sufmi Dasco selaku wakil Ketua DPR menegaskan untuk DPR agar segera mengesahkan terkait rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk menjadi UU. Politikus dari Gerinda ini juga membantah kalau DPR saat ini tengah memperlambat proses dari pengesahan RUU TPKS.

Hal ini pun membuat presiden Joko Widodo merespon dengan tegas dan mendesak agar hal ini bisa segera disahkan.

“Jadi, kalau ada yang bilang bahwa DPR memperlambat segala macam, itu tidak betul. Bahwa usulan atau inisiatif undang-undang itu justru berasal dari DPR RI dan ini kami akan bikin, kami akan buat UU itu dengan bagus,” kata Dasco (10/01/2022). 

Ia juga mamaklumi masyarakat yang mendesak untuk mereka bisa segera mengesahkan RUU ini. Tetapi ia juga mengatakan kalau para anggota dewan tidak bisa terburu-buru untuk melakukan pengesahan dari RUU TPKS. Hal ini karena mereka ingin RUU bisa benar-benar bermanfaat, sehingga kekerasan seksual bisa diatasi.

“Karena kami tidak mau kejadian seperti ini berulang, berulang, dan berulang lagi terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada khususnya,” ujarnya.

Di dalam kesempatan yang sama ia juga mengharapkan agar RUU TPKS bisa disepakati oleh semua fraksi karena itu merupakan hal yang penting. Jadi saat sudah diputuskan di paripurna, bisa membuka jalan pembahasan.

Tetapi saat ini ia belum dapat memastikan kalau Alat Kelengkapan Dewan yang akan membahas RUU TPKS karena Badan Musyawarah DPR yang akan menentukan hal tersebut.

“Pada pembukaan masa sidang, kami akan segera melakukan Rapim Bamus dan kemudian Paripurna,” imbuhnya.

Presiden Joko Widodo pun sebelumnya sudah memeberikan perhatian yang serius kepada maraknya kasus kekerasan seksual yang sedang dialami oleh perempuan saat ini di tanah air. Hal ini membuat Presiden Jokowi meminta untuk DPR segera mengesahkan RUU TPKS.

“Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian kita bersama. Utamanya kekerasan seksual pada perempuan yang mendesak harus segera ditangani,” Kata Jokowi (4/01/2022)

RUU TPKS juga menjadi sorotan Jokowi karena masih diproses di DPR dan masih belum disahkan menjadi undang-undang. Hal ini menututnya karena RUU TPKS merupakan hal yang mendesak untuk bisa disahkan karena bisa memberikan perlindungan bagi kaum perempuan.

“Saya mencermati dengan seksama rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sejak dalam proses pembentukan pada tahun 2016 hingga saat ini masih berproses di DPR. Karena itu saya memerintahkan Menteri Hukum dan hak asasi manusia serta menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk segera Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini agar ada langkah-langkah percepatan,” kata Jokowi.

Oktober tahun ini jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir. Setelah itu posisinya akan digantikan oleh pelaksana tugas, hal ini dikarenakan pilkada DKI Jakarta baru akan kembali dilakukan pada tahun 2024, bersamaan dengan pelaksanaan pemilu dan juga pemilu legislatif.

Lalu bagaimana kelanjutan karier politik Anies Baswedan di politik setelah ia kehilangan jabatannya?

Menurut Adi Prayitno yang merupakan analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Anies sudah kehilangan panggung politiknya. Hal ini membuat Anies akan mengalami kesulitan kalau ia berniat mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

“Menjaga performa dan elektabilitas tentu bukan pekerjaan mudah. Pada 2022, Anies bukan lagi gubernur dan karenanya tak punya panggung politik lagi. Di situ ujian elektabilitas yang sesungguhnya,” kata Adi Prayitno.

Selain itu ia menambahkan, seseorang yang tidak memiliki panggung politik selama dua tahun lamanya akan memberikan pengaruh yang besar baik dari segi pemberitaan dan juga perbincangan politik.

Bukan itu saja, Adi juga ikut menyoroti sedikitnya kans partai politik untuk mendukung Anies pada pemilihan presiden nantinya. Saat ini memang Anies memiliki elaktibitas yang paling baik di antara sosok lainnya. Sayangnya, Anies tidak memiliki latar balakag profesional dan dukungan yang secara resmi datang dari para partai politik di karier politiknya.

Hal ini dinilai oleh Adi karena para partai politik saat ini lebih menjagokan elite mereka untuk bisa maju pada Pilpres 2024. Anies pun menjadi tidak memiliki jaminan apa-apa agar bisa membuat dirinya memiliki peluang melangkah ke istana negara.

“Saya kira pencapresan Anies tahun 2024 itu gelap gulita. Karena selama 2022-2024, dua tahun itu panjang sekali dan pasti dua tahun itu sudah banyak yang muncul figur-figur baru dan idola-idola lain, baik itu menteri ataupun dari Plt yang bakal ditunjuk nantinya,” ungkap Adi.

Adi juga menilai kalau Anies masih bisa kembali untuk mencalonkan diri pada Pilgub DKI Jakarta 2024 kalau tidak mendapatkan tiket capres dari partai politik.

Ada pula pandangan lain mengenai nasib politik dari Anies setelah ia tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pendapat ini datang dari pengamat politik yang juga merupakan pendiri dari lembaga survey Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Pangi menilai kalau Anies masih bisa menguntungkan dirinya karena jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir.

“Banyak orang bilang panggung Anies akan hilang. Tapi saya melihat itu justru akan balik untuk dia bisa keliling Indonesia memperkenalkan pencapaian keberhasilannya,” kata Pangi.

Ia mengatakan kalau Anies bisa melakukan kampanye setelah selesai dengan jabatannya sebagai Gubernur Jakarta. Ia pun tidak perlu terbebani untuk melakukan kampanye dan juga bekerja di waktu bersamaan.

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI merupakan partai politik yang ada di Indonesia. Partai ini didirikan setelah Pemilu yang dilakukan pada tahun 2014. PSI diketuai oleh Giring Ganesha sejak yang merupakan mantan vokalis band Nidji sejak 16 November 2021.

Target yang dipilih oleh PSI kebanyakan adalah anak muda, perempuan, dan juga lintas agama. Setelah melalyi verifikasi Kementrian Hukum dan HAM, PSI secara resmi menjadi Badan Hukum di tanggal 7 Oktober 2016. Mereka pun menjadi satu-satunya partai yang lolos seleksi badan hukum setelah Pilpres 2014.

Ada banyak tokoh di dalam partai ini yang mengajak warga negara muda untuk ikut melakukan partisipasi dalam kegiatan berpolitik. Misalnya, ketika perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-70 dan juga pada Pemilu Kepala Daerah, ada banyak tokoh PSI yang mengajak para warga muda dalam berpartisipasi dengan menggunakan sisial media.

PSI juga menyatakan kalau merkea akan ikut memperjuangkan untuk melarang adanya poligami bagi pejabat negara kalau sudah masuk ke dalam parlemen. Ketua PSI juga menyatakan kalau mereka akan sangat menentang peraturan daerah dengan basis agama apa pun, baik itu menggunakan Perda Syariah ataupun Perda Injil.

Partai ini juga mengungkapkan kalau Jokowi merupakan Presiden terbaik Indonesia. Hal ini disampaikan pada saat mereka merayakan HUT ke-7 PSI yang langsung dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam acara ini, Giring Ganesha yang merupakan Ketua Umum PSI menyebutkan kalau Pak Jokowi merupakan pemimpin terbaik yang ada di Indonesia.

PSI menilai kalau Indonesia sudah mengalami kemajuan yang cepat dalam berbagai sektor selama Pak Jokowi memimpin. Bahkan ada banyak pemimpin dunia yang ikut menghormati Pak Jokowi.

Di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, ia berhasil untuk melakukan penanganan berbagai hal, meski pun mendapatkan banyak cibiran. Inilah yang membuay PSI menilai kalau Pak Jokowi diharapkan bisa terus mengawal dan juga membantu pemerintahan di dalam Kabinet Indonesia Maju. 

Berikut ini adalah beberapa depan Pimpinan Pusat dari tahun 2019 – 2024 di PSI.

• Ketua Dewan Pembina: Jeffrie Geovanie
• Wakil Ketua Dewan Pembina: Grace Natalie
• Sekretaris Dewan Pembina: Raja Juli Antoni
• Ketua Umum: Giring Ganesha
• Ketua DPP: Isyana Bagoes Oka
• Ketua DPP: Tsamara Amany
• Ketua DPP: Sumardy
• Sekretaris Jenderal: Dea Tunggaesti
• Wakil Sekretaris Jenderal: Satia Chandra Wiguna
• Wakil Sekretaris Jenderal: Danik Eka Rahmaningtiyas
• Bendahara Umum: Suci Mayang Sari
• Wakil Bendahara Umum: Lila Zuhara

Belum lama ini dikabarkan Ketua Umum PSI, yakni Giring Ganesha dikabarkan akan mencalonkan diri menjadi Presiden. Beberapa kali hal ini disampaikan di dalam beberapa kesempatan.

Nah, itulah sedikit informasi yang bisa didapatkan dari Partai Solidaritas Indonesia.

Ir. H. Aburizal Bakrie atau yang lebih akrab dipanggil Bakrie atau Ical, lahir pada tanggal 15 November 1946. Ia merupakan seorang pengusaha di Indonesia yang juga merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar sejak 9 Oktober 2009.

Ia merupakan anak pertama dari pasangan Achmad Bakrie dan Roosniah Nasution. Bisnis yang ayahnya rintis bergerak di bidang kopi, karet, dan juga lada. Namun, di bawah kepemimpinannya bisnis keluarga itu berkembang dan merambah ke bidang lain.

Bidang yang dijalankan oleh Bakrie Group ada pertambangan, kontraktor, telekomunikasi, informasi, industri baja, dan media massa.

Pak Bakrie juga pernah menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di dalam Kabinet Indonesia Bersatu dan Menteri Koordinator Perekonomian. Posisinya berubah karena perombakan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tanggal 5 Desember 2005.

Di keluarganya, ia merupakan anak sulung dari keluarga pengusaha Achmad Bakrie yang berasal dari Lampung. Di tahun 1973 setelah ia menyelesaikan pendidikannya di ITB (Institut Teknologi Bandung), ia lebih memilih untuk fokus mengembangkan perusahaan keluarganya.

Ia pun memimpin Kelompok Usaha Bakrie dari tahun 1992 sampai tahun 2004. Selama ia berada di dunia bisnis ini, ia juga aktif untuk berada pada dunia organisasi pengusaha. Ia pun pernah menjadi Ketua dari organisasi  Kamar Dagang dan Industri (KADIN) selama dua periode (1994-2004).

Di tahun 2004 kala ia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi menteri, ia pun memutuskan untuk berhenti dari dunia usaha.

Tahun 2009 ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan ia pun mencurahkan segalanya untuk mengurus partainya itu. Bahkan di tahun 2012 ia sempat ditetapkan sebagai calon presiden partai Golkar untuk Pemilu 2014.

Pada tahun 2007, Bakrie pernah menjadi orang terkaya di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Sayangnya, krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008 membuat peringkat Bakrie turun dan ia pun tidak lagi menjadi orang terkaya di Indonesia pada tahun 2012.

Sebelumnya, Bakrie berhasil menjadi orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih $5,4 miliar. Bahkan Hlobe Asia menilai, jumlah kekayaan Bakrie yang mencapai $9, 2 miliar atau setara dengan Rp84,6 triliun, menjadikannya orang terkaya di Asia Tenggara.

Di balik kesuksesannya, Bakrie merupakan salah satu orang yang cukup kontroversial di Indonesia. Hal ini karena banyak pihak yang merasa kalau Bakrie ikut bertanggung jawab dengan terjadinya peristiwa semburan lumpur sidoarjo.

Selain itu perusahaan Bakrie juga ikut terlibat di dalam kasus tender operator Sambungan Langsung Internasional, tunggakan royalti batu bara, dan juga kasus pajak bumi.

Nah, itulah sedikit informasi seputar  Ir. H. Aburizal Bakrie yang merupakan mertua dari artis cantik Nia Ramadhani.

Mungkin banyak yang menyadari kalau Presiden Joko Widodo kerap kali memilih Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhur Binsar Pandjaitan untuk menyelesaikan beberapa masalah penting yang terjadi.

Hal ini pun kerap kali menimbulkan banyak pertanyaan, kenapa Presiden Joko Widodo sering sekali memilih Luhut?

Ternyata Luhut pun membahas mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat ini. Ia merasa kalau dirinya sebenarnya sama dengan menteri-menteri lainnya.

Pertanyaan ini di jawab oleh Luhut pada podcast milik Deddy Corbuzier. Pada awalnya Deddy menanyakan, kenapa Pak Jokowi sering sekali memilih dirinya untuk melakukan sesuatu yang penting. Luhut pun menjawab kalau tugasnya tidak sebanyak yang lain dan meminta Deddy Corbuzier untuk bertanya kepada presiden langsung.

Luhut sama sekali tidak merasa kalau dirinya lebih spesial dari yang lain. Menurut Luhut, keputusan Pak Jokowi untuk memilih dirinya hanya karena memang dirinya cocok dengan pekerjaan yang harus diselesaikan tersebut.

“Tapi saya ndak merasa juga… saya itu sama dengan menteri yang lain mungkin saya lebih tua dari banyak menteri, mungkin presiden melihat saya lebih cocok untuk ngerjain ini, ditugasin di sini,” ujar Luhut.

Bukan itu saja, Luhut juga mengatakan kalau dirinya sangat memuji sosok dari Presiden yang sudah dua periode menjabat ini. Ia menyebutkan kalau Indonesia merupakan negara yang beruntung karena memiliki Pak Jokowi sebagai presiden.

Jokowi dianggapnya sebagai sosok yang tidak suka mencuri uang rakyat dan juga merupakan orang yang sangat pekerja keras. Luhut juga membandingkan Pak Jokowi dengan atasan sebelumnya, ia merasa ada sesuatu di balik gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Jokowi.

“Kita paling tidak, kita nggak nyontoh pemimpin yang nggak bener. Karena presidennya nggak maling, kita pun kan mikir-mikir mau maling, katakanlah begitu. Kenapa, malu dong. Pemimpinnya sederhana, kerja keras, maunya benar, tanggung jawab, mau cari dari mana kayak gitu. Berani? Kan saya tentara. Saya tahu, banyak mantan-mantan komandan saya. ‘Wah, ini style-nya Pak Jokowi ya something’. Saya pernah ngomong gitu, ‘Bapak harusnya masuk Kopassus’,” kata Luhut.

Luhut sendiri sebelumnya ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk menjadi koordinator PPKM darurat di daerah Jawa dan Bali. Dari beragam skema PPKM darurat, yang Pak Jokowi setujui milik dari Luhut.

Kepercayaan dari Pak Jokowi kepada Luhut ini bisa dilihat dengan jelas saat Pak Jokowi menugasi Luhut untuk bisa menjelaskan mengenai rinci PPKM darurat. Pada momen tersebut, Pak Jokowi juga kembali mengingatkan untuk masyarakat Indonesia tetap patuh kepada protokol kesehatan. Pemerintah pun akan terus memberikan upaya yang maksimal agar bisa mengendalikan pandemi di Indonesia.

Saat ini di Indonesia sudah tercatat terdapat 3 pasien terpapar virus Covid-19 mutasi baru, omicron. 

Partai Nasdem adalah salah satu partai politik yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Berdiri pada tanggl 26 Juli 2011 dan awalnya diawali oleh organisasi kemasyarakatan yang dipimpim oleh Bapak Surya Paloh, yaitu Nasional Demokrat.

Kelahiran dari partai ini tidak dapat dipisahkan dari visi dan misi utama dari ormas Nasional Demokrat, yakni menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

Itu merupakan gerakan yang tujuannya untuk dapat kembali memulihkan, mengambalikan, dan juga memajukan fungsi dari pemerintahan Indonesia pada cita-cita proklamasi 1945.

Mereka akan terus mengusung restorasi Indonesia dengan empat cakupan yang dimiliki, yaitu bisa memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan juga mencerahkan.

Visi yang dimiliki oleh Partai Nasdem adalah untuk mengembalikan tujuan dari negara yang termaksud ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Mereka harus bisa memberikan catatan yang baik di dalam setiap perjalanan partai politik di Indonesia. Meski pun masih tergolong baru dibandingkan dengan partai lainnya, tetapi sudah ada prestasi luar biasa yang diberikan oleh Partai Nasdem.

Salah satunya adalah partai ini sudah memiliki visi misi yang konkret dan merupakan perwujudan dari nasionaliesme kebangsaan dan kedaulatan nasional yang berpijak di masyarakat sejahtera.

Nasdem sudah memenusi syarat pada 7 Januari 2013 untuk verifikasi faktual di seluruh Indonesia, termasuk dengan di daerah Jawa Tengah melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) Jawa Tengah.

Bukan itu saja, karena DPW Jawa Tengah juga sudah berhasil untuk membentuk kepengurusan dari Dewan Pimpinan Daerah atau DPD yang ada di seluruh kota atau kabupaten yang ada di Jawa Tengah dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC yang ada di seluruh kecamatan yang terdapat di Jawa Tengah.

Pada pemilu yang dilakukan pada tahun 2014, Partai NasDem mendapatkan nomor urut 9 di perolehan suara nasional dengan perolehan jumlah suara 8.402.812 (6,72%).

Hasil pemilu ini membuat NasDem bisa mendudukkan 35 kursi DOR-RI periode 2014-2019, dan juga pada pemilihan Dapil Jawa Tengah, berhasil mendudukkan 5 orang kader Partai Nasdem untuk menjadi anggota DPR-RI.

Salah satu caleg yang terpilih, yaitu H.M Prasetyo, berhasil diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo. Ini membuktikan kalau NasDem sudah dipercaya pada pemerintahan.

Pada Pemilu dan Pilpres yang dilakukan pada tahun 2019, Partai NasDem pun ikut dan memberikan tekad serta tujuan mereka untuk bisa menggerakkan perubahan dengan melalui Restorasi Indonesia.

Saat itu Partai NasDem memilih untuk mendukung Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2019.

Itulah sedikit ulasan mengenai partai NasDem yang hingga saat ini masih menjadi pilihan sebagian masyarakat Indonesia karena kinerjanya.